Pertumbuhan Motor di Jakarta Capai 11%, kenapa pemilik motornya yang dipersulit? Bukan produksinya yang dibatasi?

Baca Juga

Motorisweb.com - Hal yang janggal menurut saya. Kebijakan tahun 2017 kok menggunakan data tahun 2015? Jadi ceritanya begini... Pertumbuhan motor di Jakarta sejak tahun 2010 hingga 2015 berkisar di antara 9,7% sampai 11% dan mobil 7,9% sampai 8,75%. Sementara itu peningkatan kapasitas jalan (VC) berkisar di angka 16% (0,73 menjadi 0,65). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas zona larangan motor.

Awalnya, zona larangan motor hanya di sekitaran MH Thamrin saja. Namun sekarang, rencananya akan diperluas hingga Jl Jenderal Sudirman dan Jl HR Rasuna Said hingga Jl Imam Bonjol. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mengalihkan pengguna motor ke angkutan umum.

Tujuan akhirnya adalah demi menciptakan lalu lintas yang maksimal serta mengurangi kemacetan di jalan-jalan tersebut.

Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu, pemprov juga harus memperhatikan tersedianya lahan parkir sepeda motor di zona larangan.

Pertumbuhan penjualan motor di jakarta indonesia 2010 2015 2017


Untuk di kawasan Jalan Thamrin, pemotor dapat memarkir tunggangannya di Gedung Sarinah, Gedung Jaya, Skyline Building, Gedung BII, Carefour Duta Merlin dan Menara BDN.
Sumber: detik.com, 14 Agustus 2017

Sementara itu, data penjualan motor 2017 dari AISI, hingga bulan Juni menunjukkan penurunan dibanding periode yang sama ditahun sebelumnya. Penurunan tersebut adalah dari penjualan semua anggota AISI, yaitu Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki dan TVS.

Meski datanya belum final sampai akhir tahun, tapi setidaknya hal tersebut menjadi idikasi bahwa pertumbuhan motor di Indonesia mengalami penurunan pada smester awal 2017.

Kembali pada perkara kebijakan Pemprov DKI Jakarta...

Bagi orang awam seperti saya, wacana zona larangan motor seperti itu merupakan hal yang aneh. Kenapa pemerintah hanya bisa mempersulit (membatasi) di bawah (konsumen) saja? Kenapa bukan produksi dan penjualannya saja yang di batasi? Kenapa hukum dan segala peraturan pemerintah terkesan tajam kebawah dan tumpul ke atas? Apakah pemerintah takut si boss motor marah dan mencabut investasinya dari Indonesia?

Jawabannya pasti akan sangat kompleks. Tapi yang jelas, orang kampung dan tidak terpelajar seperti saya pasti akan selalu merasa di perlakukan tidak adil.

Jika dilihat dengan sudut pandang negatif, peraturan semacam ini (bagi saya) terkesan "hanya main-main". Seperti hal yang tidak masuk akal. Pasalnya, kita diberikan segala kemudahan dalam pemilikan sepeda motor (fasilitas kredit yang serba longgar), tapi di persulit dalam pemakaiannya. Maksudnya, ya, dengan adanya zona larangan tersebut.

Bagaimana jika penjualan motor di Jakarta dibatasi? Jawabannya jelas... tidak mungkin! Pajak kendaraan bermotor akan berkurang. Tapi... meskipun jawabannya sudah jelas, pemerintah pasti akan memberikan jawaban yang berbelit-belit jika kita menanyakan langsung hal itu.

Saya sendiri selama merantau di Jakarta (dulu), sangat merasakan betapa pentingnya sepeda motor. Singkatnya begini... saya membutuhkan waktu 2 jam dengan angkutan umum untuk menempuh perjalanan dari Tosari (Thamrin) ke Sunter. Tapi saya hanya butuh waktu 30 menit ketika mengendarai motor. Nah... dengan kenyataan itu, apakah para pemotor akan dengan ikhlas menunpang angkutan umum? Saya yakin mereka akan merasa terpaksa.

Lalu... apa solusi yang terbaik?

Entahlah... saya bukan ahlinya. Jika saya ahli dalam hal seperti itu, mungkin sekarang saya sudah jadi Gubernur DKI dan pemilu 2019 nanti saya yang jadi Presiden RI. Wkaakakk...!!

Comments